Rolasan.id Klaten ~ Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) bertransformasi menjadi masyarakat mandiri melalui program pemberdayaan ekonomi.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, saat menghadiri kegiatan Graduasi dan Pemberdayaan PKH di Gedung Graha Bung Karno, Buntalan, Klaten Tengah, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Agus menegaskan bahwa bantuan sosial bukanlah tujuan akhir. Pemerintah ingin para penerima manfaat mampu meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga memiliki pekerjaan atau usaha yang berkelanjutan dan pada akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan negara.
“Pendekatan Kementerian Sosial kini berubah. Dari sekadar memberikan bantuan, menjadi membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya.
Melalui berbagai program pemberdayaan, KPM didorong memperoleh akses pelatihan, pendampingan, hingga peluang usaha agar mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki kesejahteraan keluarga.
Program pemberdayaan tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kini mulai diterapkan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah percontohan di Jawa Tengah.
Pemerintah menargetkan program serupa akan diperluas secara bertahap ke berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para KPM yang berhasil menjalani graduasi. Menurutnya, mereka merupakan pionir yang membuktikan bahwa penerima bantuan sosial mampu bangkit menjadi pribadi yang mandiri dan produktif.
Ia menegaskan, wisuda graduasi bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
“Para KPM yang telah berhasil keluar dari program bantuan diharapkan menjadi inspirasi dan motivator bagi masyarakat lain untuk meningkatkan taraf hidup melalui kerja keras dan kemandirian,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan turun 1,05 persen, meski secara keseluruhan masih berada di kisaran 11 persen.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 129.680 jiwa yang masuk kategori miskin dan tersebar di 26 kecamatan, 391 desa, serta 10 kelurahan.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping sosial, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Hamenang berharap kegiatan graduasi PKH tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi mampu menumbuhkan optimisme dan semangat baru bagi para penerima manfaat.
“Bantuan sosial harus menjadi pijakan awal untuk bangkit, bukan ketergantungan yang berlangsung terus-menerus. Harapannya, semakin banyak keluarga yang mampu bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
(ist/red)
