Gerakan Pangan Murah di Ketandan Diserbu Warga, Pemdes Harap Kuota Ditambah

Rolasan.id Klaten – Dalam rangka menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pangan, Pemerintah Desa Ketandan bekerja sama dengan Polresta Klaten dan Bulog menggelar Gerakan Pangan Murah. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Desa Ketandan dan disambut antusias warga yang sudah berdatangan sejak pagi.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah desa bersama aparat keamanan dan Bulog untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok.
Kepala Desa Ketandan Hefi Sudarmawan menjelaskan, Gerakan Pangan Murah merupakan hasil kolaborasi tiga pihak untuk menstabilkan pasokan sekaligus membantu warga.
“Untuk saat ini beras yang disediakan hanya 54 paket sedangkan untuk minyak goreng ada 100 paket. Ini sebenarnya sangat sedikit persediaannya, jadi belum bisa merata ke seluruh warga,” jelas Hefi, Jumat (31/7/2026)
Menurutnya, jumlah dan jenis paket sudah ditetapkan oleh pihak penyedia, dalam hal ini Bulog. Pemerintah desa hanya bertugas memfasilitasi pelaksanaan di tingkat desa.
Pantauan di lokasi, warga tampak mengantre sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga di bawah pasaran. Antrean panjang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pangan murah dan terjangkau.
“Kami sangat terbantu dengan adanya gerakan ini. Harganya lebih murah dari warung, semoga ke depan bisa rutin dan kuotanya ditambah,” ujar salah satu warga yang ikut antre.
Hefi berharap ke depan Gerakan Pangan Murah dapat dilaksanakan lebih sering dengan jumlah persediaan yang lebih banyak, baik beras maupun minyak goreng.
“Harapan kami ke depan kegiatan ini bisa ditingkatkan, baik persediaan beras maupun minyaknya, sehingga bisa merata dan warga masyarakat bisa menikmati bersama,” harapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polresta Klaten dan Bulog yang telah bersinergi dengan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah Ketandan.
Gerakan Pangan Murah ini merupakan bagian dari program nasional untuk pengendalian inflasi daerah dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
(fat)
